Rakerda APERSI Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

JOGJA,(JOGJABERKABAR.ID) - Pandemi covid-19 yang membuat melambatnya sektor ekonomi membuat insan property di tanah air mendapatkan imbasnya. Sehingga pemerintah pusat pun harus bekerja ekstra dalam pemulihan ekonomi, termasuk dalam menerapkan kebijakan dalam program pengadaan perumahan rakyat.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Tengah-DIY sukses menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2021. Rakerda yang digelar di The Alana Hotel di wilayah Yogyakarta tersebut mengusung tema Membangun Sejuta Rumah, Merubah Krisis Bangkitkan Ekonomi Rakyat. 

Acara yang di hadiri sejumlah pejabat pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Hadir pula Kepala Kantor Wilayah VI, Bank Tabungan Negara Edward alimin syarief, Kepala Kantor BRI Cabang Yogyakarta Ary Juwono, pemimpin kelompok mikro Bank BPD DIY Nur Aeni, Kepala Kantor Bank Jateng, Wilayah Yogyakarta, dan Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdilah.

ketua Apersi Jawa Tengah-DIY, Bayu Rama Djati mengatakan pemerintah saat ini terus melakukan terobosan dalam memutar kembali roda perekonomian. Di bidang perumahan muncul Perpres No. 9 Tahun 2021 tentang 

Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3), yang mengganti IMB menjadi 

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Lebih lanjut Bayu mengatakan APERSI sebagai developer menjadi garda depan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sektor properti dan perumahan mendorong program PEN negara

sesuai instruksi Presiden. Bayu menganggap sektor properti memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan PDB.

Selain itu sektor properti juga merupakan sektor strategis dengan menggunakan hampir 90 % material lokal sektor properti juga memacu 175 industri lainnya bahkan mendorong pertumbuhan UMKM di sekitarnya sehingga

menjaga iklim investasi yang mampu membangkitkan perekonomian nasional.

"Kami mendesak seluruh lembaga pemerintahan pusat hingga daerah melakukan relaksasi kebijakan bidang perumahan. Khususnya KPR bersubsidi agar konsisten mewujudkan PSR Tahun 2021 dengan tersedianya kuota subsidi tiap tahun. Setidaknya 

250 ribu unit baik berupa KPR FLPP, SSB, BP2BT, TAPERA yang mencukupi untuk 

memenuhi Program Sejuta Rumah. Jumlah kuota ini pernah hilang sejak tahun 2019,"kata Bayu.

Namun Bayu menyayangkan, pengembang rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang banyak membutuhkan rumah justru merasa kurang mendapat dukungan yang penuh dari pemerintah. Misalnya kebijakan harga rumah yang tidak rasional karena tidak ada kenaikan harga tahun 2021,

padahal beberapa harga bahan bangunan naik.

Ia berharap mendapatkan dukungan dari pemerintah diantaranya penundaan pemakain aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (Sikasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang). Karena sering down nya aplikasi tersebut dianggap sering memperlambat proses yang mengganggu perputaran keuangan developer. Dalam menghadapi Krisis pada masa pandemi diperlukan strategi yang tepat dan di dukung dengan regulasi yang memudahkan pengembang, baik itu dari sector pembiayaan (perbankan) dan juga sector perijinan.

Sementara itu Asisten bidang perekonomian dan pembangunan Setda DI Yogyakarta Tri Satiyana yang hadir mewakili Gubernur DIY mengatakan, pihak Pemda DIY bakal memberikan dukungan bagi pelaku properti terutama dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat menengah ke bawah. Rakerda Apersi yang digelar menurut Tri Satiyana merupakan suntikan semangat baru baru bagi pelaku properti, yang selama ini cukup terdampak adanya pandemi Covid-19. 

"Kami berharap Apersi tetap semangat, Pemda siap mensuport dengan cara mempermudah regulasi. Jika terjadi kendala akan kami bantu segera komunikasi dengan pemerintah pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Dengan harapan kegiatan properti mampu menarik gerbong perekonomian di sektor lain,"kata Tri Satiyana.(WAP)